JAKARTA – Seorang warga negara Vietnam berinisial TAT yang berprofesi sebagai dokter gigi dideportasi oleh pihak Imigrasi setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggalnya untuk membuka praktik di sebuah klinik di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi seluruh mahasiswa kedokteran gigi di Indonesia tentang pentingnya memahami regulasi profesi dan hukum ketenagakerjaan medis.
Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Winarko, menjelaskan bahwa TAT masuk ke Indonesia menggunakan fasilitas Izin Tinggal Kunjungan (ITK). Izin tersebut, menurut ketentuan keimigrasian yang berlaku, sama sekali tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas bekerja atau praktik profesi di wilayah Indonesia.
"Yang bersangkutan diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan melakukan praktik sebagai dokter gigi di sebuah klinik yang berlokasi di kawasan Ciputat," jelas Winarko dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/6/2026).
Kronologi Pengungkapan Kasus
Pengungkapan kasus ini bermula dari kegiatan rutin pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing. Tim pengawasan dan penindakan keimigrasian kemudian mendatangi klinik yang menjadi lokasi aktivitas TAT.
Saat petugas tiba di lokasi, TAT sempat mengaku sebagai pasien yang sedang menjalani perawatan gigi di klinik tersebut. Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih mendalam, fakta sebenarnya terungkap—TAT ternyata merupakan tenaga medis yang memberikan layanan perawatan gigi kepada pasien di klinik itu.
Setelah diamankan, TAT dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas Khusus Non TPI Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pihak Imigrasi memutuskan menjatuhkan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan.
TAT akhirnya dipulangkan ke Vietnam melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Jumat (5/6/2026). Selain dideportasi, namanya juga dimasukkan ke dalam daftar penangkalan sehingga tidak diperbolehkan kembali masuk ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Implikasi bagi Mahasiswa Kedokteran Gigi
Kasus ini memiliki relevansi yang sangat kuat bagi mahasiswa kedokteran gigi di Indonesia. Pertama, kasus ini menegaskan bahwa praktik kedokteran gigi di Indonesia diatur oleh kerangka hukum yang ketat, termasuk bagi tenaga medis asing yang ingin berpraktik di tanah air.
Bagi dokter gigi lulusan luar negeri—termasuk lulusan dari negara-negara ASEAN—terdapat serangkaian prosedur yang harus dipenuhi sebelum bisa berpraktik secara legal di Indonesia. Proses tersebut meliputi penyetaraan ijazah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta pemenuhan persyaratan dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan organisasi profesi terkait.
Regulasi Praktik Dokter Gigi Asing di Indonesia
Indonesia memang memiliki kerangka kerja sama regional melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Dental Practitioners di kawasan ASEAN. Namun, perjanjian ini tidak serta-merta memberikan hak otomatis bagi dokter gigi dari negara ASEAN untuk langsung berpraktik di Indonesia tanpa melalui proses verifikasi dan adaptasi yang telah ditetapkan.
Setiap dokter gigi asing yang ingin berpraktik di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh KKI, serta Izin Praktik dari dinas kesehatan setempat. Tanpa dokumen-dokumen ini, praktik kedokteran gigi yang dilakukan tergolong ilegal dan dapat dikenai sanksi hukum.
Pentingnya Literasi Hukum bagi Calon Dokter Gigi
Kasus deportasi dokter gigi Vietnam ini menjadi studi kasus nyata tentang konsekuensi hukum dari praktik tanpa izin. Bagi mahasiswa kedokteran gigi, memahami aspek legal profesi bukan hanya soal menghindari masalah hukum, tetapi juga tentang menjaga standar pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia.
"Mahasiswa kedokteran gigi perlu memahami bahwa setiap regulasi yang ada—mulai dari proses registrasi, sertifikasi, hingga perizinan praktik—dirancang untuk melindungi masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan gigi," kata seorang pengamat kebijakan kesehatan dari Universitas Indonesia.
Selain itu, kasus ini juga menyoroti peran aktif pihak Imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing di sektor kesehatan. Kerja sama antara Kementerian Kesehatan, KKI, organisasi profesi seperti PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia), dan pihak Imigrasi semakin diperkuat untuk mencegah praktik ilegal serupa di masa depan.
Apa yang Perlu Dilakukan Mahasiswa Kedokteran Gigi?
Melihat kasus ini, ada beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan oleh mahasiswa kedokteran gigi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi:
- Pahami jalur registrasi: Pelajari dengan seksama proses pengurusan STR dan izin praktik sejak dini, termasuk persyaratan yang berbeda untuk lulusan dalam dan luar negeri.
- Ikuti perkembangan regulasi: Regulasi di bidang kedokteran terus berkembang. Aktif mengikuti informasi dari KKI, PDGI, dan institusi pendidikan.
- Konsultasi dengan organisasi profesi: PDGI memiliki peran penting dalam memberikan arahan terkait praktik kedokteran gigi yang sesuai dengan ketentuan hukum.
- Hati-hati terhadap tawaran praktik tanpa izin: Jangan tergiur tawaran bekerja di klinik yang tidak memastikan kelengkapan izin praktik, karena konsekuensinya bisa sangat serius secara hukum.
Kasus dokter gigi Vietnam yang dideportasi ini menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum di sektor kesehatan gigi di Indonesia berjalan dengan tegas. Bagi mahasiswa kedokteran gigi, pesan yang disampaikan sangat jelas: kepatuhan terhadap regulasi adalah fondasi dari praktik profesi yang bertanggung jawab dan bermartabat.
Akses materi lengkap, tryout, dan video belajar di satu aplikasi
